Pertemuan Lanjutan Pembahasan Mekanisme Penghargaan Pengendalian Emisi GRK (PPEGRK)

25 Jul

Pertemuan Lanjutan Pembahasan Mekanisme Penghargaan Pengendalian Emisi GRK (PPEGRK)

Jakarta (13/06/19)_PMR Indonesia bersama dengan KLHK dan Kemenko. Perekonomian laksanakan pertemuan lanjutan untuk pembahasan terkait kriteria mekanisme PPEGRK yang diusulkan. Pertemuan ini dilaksanakan selama satu hari di Jakarta dan dihadiri oleh lintas kementerian terkait (Direktorat Mobilisasi dan Sumberdaya Sektoral dan Regional, Ditjen. PPI, KLHK, Keasdepan Pelestarian Lingkungan Hidup, Kemenko. Perekonomia, Direktorat IGRK dan MPV, Ditjen. PPI, KLHK, Pusat Industri Hijau, Kemenperin, Dit. Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Ditjen. Gatrik, Kementerian ESDM dan PMR Indonesia).

Dalam pembukaannya, Wahyu Marjaka, Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, KLHK selaku Koordinator Kelompok Kerja Instrumen Berbasis Pasar (IBP) – PMR Indonesia menyam paikan bahwa pembahasan konsep ujicoba IBP secara sukarela dalam bentuk penghargaan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dan berbagai elemen kuncinya telah dilaksanakn pada 4 Maret 2019 lalu, beberapa hal yang perlu dielaborasi dalam merancang skema ini antara lain cakupan sektoral dan kesiapan pemangku kepentingan.

Dida Gardera, Asisten Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup, Kemenko. Perekonomian menambahkan, berdasarkan peraturan dan perundangan yang ada, misalnya PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi LH, bahwa perdagangan emisi itu sudah harus dikembangkan Pemerintah, hanya saja bentuk dan detail perdagangan emisi yang seperti apa yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia.

Dalam diskusi ini, telah disampaikan kesiapan dari sektor ketenagalistrikan, Ditjen. Ketenagalistrikan menyampaikan kesiapan untuk ikut serta dalam skema sukarela pengendalian emisi GRK.  Berdasarkan koordinasi ESDM dengan PLN, telah disepakati angka cap serta proses penyaringan peserta yang dibatasi sebanyak 40 unit pembangkitan listrik untuk mendaftar di PPEGRK.

Kementerian Perindustrian menyampaikan, telah mengadakan pertemuan dengan melibatkan industri dan asosiasi, dan telah memastikan kesiapan industri untuk ikut serta dalam pelaksanaan konsep ini.  Namun proses pelaksanan secara teknis masih dipertanyakan oleh industri-industri tersebut, untuk itu, Kemenperin sangat mendukung agar skema teknis pelaksanaan dapat segera diinisiasi oleh KLHK.

Pertemuan ini telah menyepakati kesiapan dari sisi teknis dalam rencana pelaksanaan skema, untuk itu beberapa hal masih memerlukan tindak lanjut untuk membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Write a Reply or Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.