Sosialisasi dan Konsultasi Publik Mekanisme ICER

15 Apr

Sosialisasi dan Konsultasi Publik Mekanisme ICER

Jakarta (15/04/2019) _Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK (Ditjen. PPI-KLHK) didukung oleh Partnership for Market Readiness– UNDP adakan Sosialisasi/Konsultasi Publik terkait Pedoman Mekanisme ICER (Indonesia Certified Emission Reduction) pada Senin, 15 April 2019 di Jakarta.

Rhuanda Agung Sugardiman, Dirjen. PPI, KLHK dalam sambutannya  menjelaskan, Mekanisme ICER merupakan skema apresiasi yang tengah dikembangkan Ditjen. PPI yang dalam implementasinya nanti akan melibatkan masyarakat dan swasta (non-party stakeholders /NPS) untuk turut serta melakukan aksi mitigasi reduksi emisi gas rumah kaca.  Mekanisme tersebut nantinya akan menghasilkan sertifikat apresiasi yang diberinama Indonesia Certified Emission Reduction / ICER.  Ia berharap pertemuan kali ini akan mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan, khususnya untuk kriteria-kriteria yang telah dikembangkan dalam Ketentuan Mekanisme ICER.

Rhuanda mengatakan, saat ini telah disusun Ketentuan Umum, Pedoman Validasi dan Verifikasi, dan Pedoman Pengembangan Dokumen Usulan Proyek (DUP) untuk mekanisme ICER  yang penyusunannya didukung oleh mitra pembangunan, Partnership for Market Readiness (PMR), selain itu, sedang dikembangkan pula beberapa metodologi penghitungan penurunan emisi GRK sesuai Pedoman Penyusunan Metodologi (PerDirjen PPI No. P.9/2018) dan identifikasi pilot projectuntuk mengujicobakan mekanisme ICER, imbuhnya.

Ia berharap Mekanisme Sertifikasi Penurunan Emisi Indonesia (ICER)  ini nantinya dapat mendukung pengembangan Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup (PP. 46/2017) dan dapat digunakan sebagai toolslintas Kementerian/Lembaga bagi pengembangan instrumen insentif lingkungan hidup seperti subsidi, pajak, dan pembayaran jasa lingkungan.

Rhuanda juga mengatakan, rancangan mekanisme ICER diharapkan  dapat memberikan manfaat 1) Menjadi alat/toolsbagi Pemerintah dalam memberikan insentif ekonomi bagi aksi mitigasi. Misalnya, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dapat memanfaatkan ICER sebagai bukti kinerja dalam melakukan result-based payment; 2) Memfasilitasi insentif bagi aksi mitigasi melalui perdagangan sertifikat ICER (perdagangan karbon). Dalam hal ini, perlu koordinasi kebijakan yang lebih erat untuk mendorong permintaan/pasar bagi ICER. Misalnya, kriteria penilaian PROPER dapat memberikan nilai plus bagi perusahaan yang mengurangi emisi GRK-nya dengan melakukan offsetmenggunakan ICER; 3) Meningkatkan jumlah hasil aksi mitigasi yang terverifikasi dan tercatat dalam SRN. Hasil aksi mitigasi ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada pencapaian NDC dan pelaporan mitigasi nasional yang berkualitas.

Turut hadir sebagai Panelis, Direktur IGRK dan PPV-Ditjen. PPI, perwakilan Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional-Ditjen. PPI, Direktur Mitigasi-Ditjen. PPI, perwakilan Komite Akreditasi Nasional, serta hadir sebagai penanggap Staf Ahli Menteri LHK Bidang Perdagangan Intl. dan Industri-Laksmi Dhewanti, Penasehat Senior Menteri LHK Bidang Pengendalian Perubahan Iklim-Nur Masripatin dan Asosiasi Pengelola Karbon Indonesia-Paul Butarbutar.

Write a Reply or Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.